uu tni. Revisi UU TNI juga disebut akan memperluas jabatan fungsionaris TNI, di berbagai kementerian. uu tni

Ada pihak yang menilai jika jabatan Panglima TNI diperpanjang saja. Berdasarkan Pasal 47 Ayat 2 UU TNI, semula prajurit aktif dapat menduduki setidaknya 10 kementerian dan. "Pada dasarnya pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tertuang dalam UU TNI Pasal 7 ayat (2) tentang Pelaksanaan Tugas Pokok TNI melalui OMSP," kata Meutya saat dihubungi, Senin (10/8/2020). Yakni Komcad matra darat, Komcad matra laut, dan Komcad matra udara. oleh sebab itu,. com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak melanjutkan agenda revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI demi wacana memberi posisi militer aktif dalam jabatan sipil. Iklan. UU TNI dinilai masih belum perlu direvisi, di tengah berbagai pertanyaan mengenai arah reformasi dan profesionalitas TNI. Top 3 News: Alasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Tolak Perbaikan Penjara Militer. UU TNI dan UU Polri menimbulkan tumpang tindih fungsi keamanan dalam negeri bagi kedua aktor keamanan. Draft Revisi UU TNI Dinilai Mereduksi Supremasi Sipil . Belakangan draf revisi UU TNI menuai kritik karena dinilai banyak mengatur perluasan wewenang TNI hingga ke ranah sipil. "Berdasarkan UU TNI dan UU kepolisian usia pensiun perwira tinggi itu adalah 58 tahun. Eksistensi suatu institusi termasuk TNI karena institusi tersebut memiliki fungsi yang harus diemban. Prajurit TNI yang menempati posisi sipil juga tidak banyak sebenarnya, hanya 10. Untuk TNI, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”) dinyatakan bahwa fungsi. "Mengenai perubahan batas usia pensiun, kami menjelaskan saat ini pemerintah dan DPR akan membahas rencana Perubahan atas UU TNI yang sudah masuk dalam program legislasi. Menurut Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian, anggota kepolisian dapat menduduki jabatan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. TEMPO. Revisi UU TNI tiba-tiba masuk Prolegnas Sebelumnya, usulan revisi UU TNI kembali mencuat meskipun tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. 2TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden Joko Widodo belum banyak berkomentar. Sesuai Konstitusi, TNI dan Polri adalah Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan. 2/2002 tentang Polri dan UU No. tirto. Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro mengatakan rencana revisi itu kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap,. Al Araf Sebut TNI Bisa Mengerahkan Pasukan tanpa Keputusan Presiden. "Nanti kalau udah selesai baru. 2 Pasal 3 ayat (1) UU 34 Tahun 2004 tentang TNI . “Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgen untuk dilakukan saat ini,” katanya dikonfirmasi, Rabu (10/05/2023). Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2004. Ia mengaku terkejut saat informasi revisi UU TNI telah. selanjutnya disebut sebagai “UU TNI”) yang menghendaki bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum tunduk dibawa ke peradilan umum. Pada persidangan yang digelar MK secara virtual, Selasa (8/2/2022), Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hadir memberikan keterangan. ”Tindak pidana umum kok diserahkan ke (peradilan militer). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU no. Dalam hal pertahanan siber, secara kelembagaan, TNI telah memiliki rujukan regulasi berupa Undang-Undang (UU) No. Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha. Selama ini hal tersebut sudah berjalan, dan MoU tadi. Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, UU TNI yang saat ini berlaku juga cukup baik mengatur dan. 58 (lima puluh delapan). UU Peradilan Militer memberikan perlakuan khusus bagi TNI sekaligus “perlindungan hukum. Diketahui, Badan Pembinaan Hukum TNI sedang menggodok usulan draf perubahan UU TNI, antara lain, soal penambahan pos-pos kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI. MK gelar sidang pendahuluan uji materi usia pensiun TNI jadi 60 tahun. Sementara UU ini aturan hukum organik mereka,” ujar Gufron. Sementara UU 7/2012 mengatur peran TNI dalam keadaan konflik. Sebanyak 150 orang di antaranya adalah perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan. Aturan ini tertuang dengan tegas dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untukANTARA/Fath Putra Mulya. Terdapat tiga matra di TNI, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Sebab, UU TNI dan UU KPK sudah menegaskan sebaliknya. Sementara dalam hal penambahan Kodam terlihat melalui pembentukan struktur TNI yang mengikuti struktur administrasi. Revisi UU TNI tersebut nantinya juga akan memperpanjang usia prajurit aktif hingga 60 tahun. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan. com - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Salah satu yang menjadi sorotan. Revisi UU TNI juga disebut akan memperluas jabatan fungsionaris TNI, di berbagai kementerian. Resmi Jadi Pemilih Pemilu 2024, Jokowi Terdaftar di TPS 10 Gambir. com - Wacana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kontroversi. Sebab, banyak perubahan yang terjadi selama kurang lebih 20 tahun sejak UU TNI disahkan pada 2004. Pasal 41 UU Polri mengatur bahwa Polri dapat meminta bantuan TNI, dan hal ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang bantua TNI kepada Polri. Download : Perpang No. Pasal 53 UU TNI ini dinilai merugikan bagi pemohon I karena Kresno masih sehat dan produktif dalam menjalankan tugas keprajuritan. "Kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI dengan masyarakat sipil seringkali. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - UU No. Kalau tindak pidananya umum, ya jangan ke peradilan militer," kata Bivitri ditemui Kompas. Istana Masih Tunggu Draft Revisi UU TNI. Pekerjaan Rumah TNI Selain kemajuan, TNI juga tetap memiliki catatan yang masih menjadi perkerjaan rumah, yakni persoalan peradilan militer. Yang terpenting netralitas TNI adalah harapan seluruh rakyat yang harus kita junjung tinggi,". Ketiganya, menjalani penyidikan di tempat yang berbeda. Maraden Panggabean, Divisi Pembinaan dan Hukum Mabes Polri, mengatakan perbantuan TNI kepada Polri sebenarnya sudah diatur secara umum dalam. Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro mengatakan rencana revisi itu kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 28 April 2023. Pasal 71 huruf (a) UU Nomor 34 Tahun 2022 menyebutkan bahwa usia pensiun TNI paling tinggi 58 tahun bagi perwira. Menurutnya, rancangan revisi UU TNI yang beredar belakangan ini bertentangan dengan UUD 1945 "Di lapangan banyak ditemukan berbagai fakta keterlibatan TNI atas nama mengamankan proyek-proyek strategis nasional yang akhirnya berhadapan rakyat. Seorang tentara yang ingin berpolitik, diwajibkan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari institusi TNI. "Agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana hukum acara. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang. TEMPO. Usulan Revisi UU TNI. 1 Lihat Foto Ilustrasi TNI (KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA ) JAKARTA, KOMPAS. N/A • 18 May 2023 11:06. Euis pun mengajukan judicial review UU TNI ke MK. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat ditemui selepas. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. "Agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana hukum acara yang berlaku di MK. Meski demikian, Jokowi tetap membuka peluang untuk perpanjangan masa. Dalam draf usulan yang beredar, salah satunya yaitu soal penempatan prajurit aktif di organ sipil di kementerian dan lembaga yang diatur dalam Pasal 47 ayat 2. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Ia bakal berusia 58 tahun pada 21 Desember mendatang. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjawab sejumlah pertanyaan awak media di Taman Wisata Alam Mangrove, Penjaringan, Jakarta, Senin (15/5/2023). Menurut Prabowo, UU TNI yang ada sekarang sudah berjalan baik. Lalu, Pasal 13 ayat 4 sebelumnya berbunyi "jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf. 2, LN. JAKARTA, KOMPAS. Liputan6. Artinya, jika anggota TNI melakukan tindak pidana umum, maka mesti tunduk pada peradilan umum. Berikut tugas pokok TNI: Menegakkan kedaulatan negara. Permohonan diajukan oleh Euis Kurniasih, Jerry Indrawan G, Hardiansyah, A. 34/2004 tentang TNI - UU No. "Prajurit TNI sejak awal dilatih untuk cepat tanggap dan memiliki kedisiplinan organisasi yang baik. Apalagi dalam salah satu usulan itu ada penambahan 8 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. TEMPO. Kompas. Ada sekitar 650 perwira TNI yang tidak memiliki jabatan. JAKARTA, KOMPAS. com - Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia sedang menggodok revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Baca juga: Soal Revisi UU TNI, Imparsial: Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Militer di Bawah Arahan Presiden Tak Boleh Dihapus. Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto mengatakan, kajian itu fokus terhadap perubahan karakter ancaman. "Itu baru diskursus," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/8/2022). Undang-undang ini akan memasuki usia ke-20 tahun pada tahun depan. UU TNI lahir di awal reformasi, dengan nafas demokrasi, dan suasana “kebathinan” di era transisi reformasi. UU Peradilan Militer mengatur bahwa pihak yang berwenang mengusut kasus hukum prajurit aktif hanyalah oditur militer. CO, Jakarta - Direktur Imparsial Gufran Mabruri menyatakan alih-alih menuntaskan agenda reformasi TNI yang digagas sejak 1998, agenda Revisi UU TNI tersebut justru mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Ikut UU TNI saja. JAKARTA, KOMPAS. Sesuai dengan pasal 19 dan 20 UU No. Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. "Undang-undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," kata Luhut dalam. com - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dapat mengerahkan TNI dalam. Pertama, pertahanan negara tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan penyelenggaraan tugas bidang lain. Pasalnya, wacana perubahan aturan ini dinilai sarat akan kembalinya doktrin Dwifungsi ABRI di tubuh TNI. JAKARTA, KOMPAS. Akan tetapi, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Julius Widjojono. TNI diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai UU TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Koma. Pertama,. Padahal semula sudah ada 10 kementerian dan lembaga. Pada dekade pertama juga, reformasi TNI menyasar pengambilalihan bisnis TNI, seperti pembentukan tim kementerian untuk menyelesaikan pengambilalihan bisnis TNI yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 76 UU TNI dan untuk menyusun rancangan keputusan presiden pada tahun 2005 dan penerbitan Keppres No 7/2008 tentang Tim. SerambiNews. Lalu, berapa usia pensiun TNI? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terdapat penentuan batas usia pensiun menurut jabatan di TNI. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam penumpasan terorisme harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari : 1. Sesuai dengan. Revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural. Dispenad) KOMPAS. "Pemerintah wajib mengevaluasi keberadaan prajurit TNI aktif di berbagai instansi sipil, terutama pada instansi yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TNI," kata Al Araf dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (30/7/2023). com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengingatkan usul revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI supaya prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga bisa mempengaruhi profesionalisme militer. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Terlebih saat ini sisa masa tugas anggota DPR periode 2019-2024 tinggal satu tahun sehingga rawan munculnya dorongan dari segelintir anggota yang ingin dianggap. Kedua, lanjut dia, penghilangan narasi Pasal 3 ayat 1 UU TNI yang menjelaskan tentang posisi TNI di bawah. Hal itu ia sampaikan saat memberi keterangan atas pengujian materi UU TNI terhadap UUD 1945, di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (8/2). "Saya sudah perintahkan Menkumham dan Panglima TNI untuk merevisi masa pensiun tamtama dan bintara, dari yang (berlaku) sekarang 53 tahun. com, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap belum diperlukan saat ini, di tengah berbagai pertanyaan mengenai arah reformasi TNI. Namun, dalam pengamatan lembaga hak asasi manusia, Imparsial, lewat peran OMSP inilah, TNI ditengarai melanggar UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan melakukan intervensi ke ranah sipil. Pasal 43I UU Antiterorisme menyatakan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari. " Hanya, kata dia, belum ada ketentuan pelaksana yang menjelaskan Pasal 65 UU TNI tersebut. Andi menyebutkan, pensiunnya Yudo dan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung. kewenangan kepada TNI untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme, dengan alasan bahwa kewenangan tersebut telah diatur dalam UU TNI yang telah mengatur fungsi dan tugas TNI untuk melakukan OMSP dalam mengatasi aksi terorisme dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan Negara dari ancaman. Untuk diketahui, Markas Besar TNI tengah menggodok rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Landasan dari usulan TNI tersebut, menurut Julius, didasarkan pada. 34 tahun 2004 Tentang TNI. Pada 2023, HUT TNI ke-78 jatuh pada Kamis, (5/10/2023). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Latar Belakang . Pasal 33 menyebut permohonan perbantuan TNI tetap diajukan kepada pemerintah. Pasal tentang penipuan itu bisa diterapkan bagi warga yang tidak berwenang mengenakan atribut TNI. Dilansir dari laman tni . 24/2007 tentang Bencana Alam - UU No. Kemudian RUU ini sempat menghilang dari pembicaraan. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak. "Kami menguji Pasal 53 UU TNI terhadap UUD 1945 yang berbunyi ‘Prajurit. TNI dan Polri Harus Bersifat Netral. Militer Selain Perang (TPOMSP) yang diatur dalam UU No. JAKARTA, KOMPAS. Rapat. "Nah kasus Basarnas sekarang bagaimana, di peradilan umum dong diprosesnya," kata Isnur. Hal itu dikatakan Yudo, menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya yang akan segera pensiun. “Pergantiannya masih dalam proses,” kata Jokowi, Selasa (19/9/2023). PERPRES No. com, Jakarta Markas Besar TNI tengah menggodok rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. COM - Berikut kumpulan 20 LINK Twibbon HUT TNI untuk memperingati HUT ke-78 TNI. Ketentuan mengenai usia pensiun prajurit TNI yang diatur di dalam Pasal 53 dan Pasal 71 Huruf a UU No 24/2004 saat ini tengah dipersoalkan oleh sejumlah pihak. ”. Revisi UU TNI ini kini menuai kontroversi lantaran masuknya beberapa pasal yang krusial, mulai dari penambahan pos jabatan sipil untuk militer hingga penambahan fungsi militer di bidang keamanan. Dalam. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengungkap bahwa opsi ini tidak ada sama sekali tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tribun Network. Apapun tindak pidana umum yang subjeknya (pelaku) dari TNI, maka proses hukumnya harus tunduk pada sistem peradilan militer. Selanjutnya, reformasi politik yang spesifik mengatur organisasi TNI ditetapkan melalui UU No. Oleh Mahatma Chryshna Minggu, 4 October 2020 17:32:29 WIB Rabu, 2 Desember 2020 21:46:23 WIB Tentara Nasional Indonesia, UU No.